Hal tersebut diatas tidak akan tercapai jika kemudian Pemerintahan Daerah tidak menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum sebagai perwujudan dari penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian berbagai tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya telah merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi secara khusus digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

- Di kota Cirebon angka kemiskinan setiap tahunnya mengalami peningkatan, di tahun 2003 angka kemiskinan 11.176 KK, tahun 2004 12.373KK, tahun 2005 13.012KK, dan tahun 2006 mencapai 14.512 KK dari keseluruhan jumlah kepala keluarga (KK) 75.712 kota cirebon atau total penduduk miskin di kota cirebon berjumlah 64.758 jiwa. (baca: BPS&KBPP kota Cirebon) sehingga fungsi dari Eksekutif dan Legislatif adalah untuk bersama – sama memprioritaskan kebutuhan masyarakat Kota Cirebon dengan strategi untuk pemenuhan kesejahteraan yang merata (baca: Kemiskinan) bukan strategi pemenangan pasangan calon Walikota dan WakilWalikota yang di usung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang hanya sebatas kepentingan kekuasaan.

Kemudian fungsi kontrol dalam penegakkan hukum pun belum begitu optimal sebagai contoh belum adanya penyelesaian terhadap bangunan Liar Pasar Mambo di bantaran sungai sukalila yang telah melanggar Perda Propinsi No. 20 Tahun 1995 “Tentang garis sempadan sungai, bangunan, pagar” dan Perda Propinsi No. 12 Tahun 1997 “Tentang pembangunan di pinggir sungai dan sumber air” yang menyimpulkan larangan mendirikan bangunan baik permanen maupun semi permanen.

Disisi lain, kinerja dari DPRD kota Cirebon dalam melakukan pengawasan dengan dibentuknya Pansus Bongkar Muat pada tanggal 17 Juli 2006 seharusnya memberikan prosentase kerja secara transparan kepada masyarakat atas hasil kerja Pansus yang telah dilakukannya dalam upaya mengungkap dugaan Korupsi Bongkar Muat Barang di tubuh DisHub kota Cirebon.

Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2006 dengan pendapatan Daerah Rp. 871.899.505.588,00 adalah sebagai tujuan modal (input) untuk percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon secara khusus melalui pos – pos anggaran yang diatur oleh Peraturan Perundang – undangan Indonesia, semangat tersebut tentunya tidak akan terwujud atau jauh dari apa yang direncanakan kalau dalam penggunaan anggaran keuangan tersebut tidak mematuhi perintah Undang – undang bahkan sebaliknya malah akan berdampak pada kerugian keuangan negara (baca: Korupsi).

1. Dugaan Rawan penyimpangan atau penyalahgunaan dan ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran keuangan tersebut terjadi pada pos – pos anggaran dan Laporan Keuangan : Sekretaris Daerah pada Pos Anggaran Bagian Perlengkapan, melalui pekerjaan pembangunan sistem Invetarisasi Aset Daerah senilai Rp. 500.000.000.00,- dimana pada pekerjaan tersebut diduga telah merugikan keuangan Negara senilai Rp. 15.000.000.00,- sekaligus dari hasil pekerjaan tersebut diduga tidak terdapatnya kelengkapan sistem baik dalam pembuatan peta SIMA (Sistem Inventarisir Aset Daerah )pengembangan kecamatan maupun perluasan aset daerah kabupaten Cirebon dan tidak dapat diketahuinya total aset dari setiap lokasi.

2. Sekretaris Daerah pada Pos Anggaran Pengamanan Hari Raya, disebutkan pada Posko Buka Puasa Pemudik Hari Raya Idul Fitri senilai Rp. 55.000.000.00,- yang dalam penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara sekaligus dalam penggunaannya tidak disertai alat bukti yang patut diduga rawan penyimpangan anggaran yang berdampak pada kerugian keuangan Negara.

3. Dinas Bina Marga, pada pekerjaan pelebaran dan peningkatan jalan di kabupaten Cirebon yang senilai Rp. 2.348.994.000,00,- kemudian dari hasil pekerjaan pelebaran dan peningkatan jalan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan telah terdapat kerusakan baik itu rusak seperti kulit buaya, berlubang dan amblesan. Sehingga dengan anggaran sebesar nominal tersebut di atas di duga rawan penyimpangan anggaran serta sekaligus penggelembungan anggaran (mark up) karena antara anggaran yang disediakan APBD dengan nominal kontrak lebih kecil serta out put yang di hasilkan jauh dari yang ditargetkan (in put).

4. Dinas Pertanian dan Perkebunan, dalam pos anggaran pengamanan harga senilai Rp.3.000.000.000.00,- yang terbagi kedalam 2 (Dua) anggaran antara lain; pengamanan harga gabah Rp.2.000.000.000.00,- serta pengamanan harga pupuk Rp.1.000.000.000.00,- yang dalam pertanggungjawaban penggunaan keuangan anggaran tidak sesuai dengan SK Bupati No. 520./Kep.82-Distanbun/2006 bagian Kedua No. 5 serta tidak disertainya alat bukti pertanggungjawaban penggunaan keuangan anggaran. Sehingga dalam penggunaan keuangan anggaran pada pos pengamanan harga patut diduga rawan penyimpangan sekaligus tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan, di temukan pada pengadaan Kapal Keruk senilai Rp. 4.300.000.000.00,- sebagai tujuan untuk mengurangi pendangkalan di 54 alur sungai di Kabupaten Cirebon yang rutin di operasikan setiap hari. Namun pengoperasian kapal keruk tersebut hanya di lakukan 1 (satu) kali di Pendangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gebang Mekar, sehingga dana yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat menjadi sia – sia (Inefisiensi) sehingga pihak – pihak yang berwenang harus dapat mempertanggungjawabkan keuangan anggaran yang telah terpakai. Kemudian sisa dari pembelian Kapal Keruk tersebut harus dikembalikan kepada Kas Daerah secara transparansi kepada masyarakat.

Unsur formil dan materil dari Uraian tersebut diatas sebagai bukti awal adanya dugaan peristiwa Tindak Pidana korupsi di Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diatur oleh Undang – undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari uraian diatas sebagai cerminan dari tidak optimalnya Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Tahun 2007 baik di Kota ataupun Kabupaten Cirebon dalam hal memprioritaskan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat bahkan sebaliknya penggunaan anggaran tersebut jauh dari prioritas yang diharapkan/direncanakan (out-put),

Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa Untuk Demokrasi (BASIS) menyatakan sikap dan menuntut :

1. Bongkar bangunan liar Pasar Mambo di Bantaran Sungai Sukalila

2. Pertanggungjawaban kinerja PanSus bongkar Muat Barang DisHub Kota Cirebon.

3. Penyimpangan anggaran dan ketidaksesuaian atau tidak disertainya alat bukti dalam setiap pelaksanaan kegiatan pada SKPD Kabupaten Cirebon yang berakibat pada kerugian keuangan negara agar di usut tuntas.

4. Aparat penegak Hukum untuk proaktif dalam setiap penanganan dugaan korupsi di Kota maupun di Kabupaten Cirebon.

5. Usut Tuntas segala bentuk korupsi di Kota maupun di Kabupaten Cirebon.

6. Tangkap dan adili para Koruptor.

7. Penuhi Hak-hak Sipil dan politik serta Ekonomi, Sosial dan budaya sebagai perwujudan dari nilai-nilai Hak asasi Manusia yang paling Fundamental.

Cirebon, 03 Januari 2008

BARISAN AKSI SOLIDARITAS MAHASIWA UNTUK DEMOKRASI

( B A S I S )

Hal tersebut diatas tidak akan tercapai jika kemudian Pemerintahan Daerah tidak menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum sebagai perwujudan dari penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian berbagai tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya telah merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi secara khusus digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

- Di kota Cirebon angka kemiskinan setiap tahunnya mengalami peningkatan, di tahun 2003 angka kemiskinan 11.176 KK, tahun 2004 12.373KK, tahun 2005 13.012KK, dan tahun 2006 mencapai 14.512 KK dari keseluruhan jumlah kepala keluarga (KK) 75.712 kota cirebon atau total penduduk miskin di kota cirebon berjumlah 64.758 jiwa. (baca: BPS&KBPP kota Cirebon) sehingga fungsi dari Eksekutif dan Legislatif adalah untuk bersama – sama memprioritaskan kebutuhan masyarakat Kota Cirebon dengan strategi untuk pemenuhan kesejahteraan yang merata (baca: Kemiskinan) bukan strategi pemenangan pasangan calon Walikota dan WakilWalikota yang di usung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang hanya sebatas kepentingan kekuasaan.

Kemudian fungsi kontrol dalam penegakkan hukum pun belum begitu optimal sebagai contoh belum adanya penyelesaian terhadap bangunan Liar Pasar Mambo di bantaran sungai sukalila yang telah melanggar Perda Propinsi No. 20 Tahun 1995 “Tentang garis sempadan sungai, bangunan, pagar” dan Perda Propinsi No. 12 Tahun 1997 “Tentang pembangunan di pinggir sungai dan sumber air” yang menyimpulkan larangan mendirikan bangunan baik permanen maupun semi permanen.

Disisi lain, kinerja dari DPRD kota Cirebon dalam melakukan pengawasan dengan dibentuknya Pansus Bongkar Muat pada tanggal 17 Juli 2006 seharusnya memberikan prosentase kerja secara transparan kepada masyarakat atas hasil kerja Pansus yang telah dilakukannya dalam upaya mengungkap dugaan Korupsi Bongkar Muat Barang di tubuh DisHub kota Cirebon.

Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2006 dengan pendapatan Daerah Rp. 871.899.505.588,00 adalah sebagai tujuan modal (input) untuk percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon secara khusus melalui pos – pos anggaran yang diatur oleh Peraturan Perundang – undangan Indonesia, semangat tersebut tentunya tidak akan terwujud atau jauh dari apa yang direncanakan kalau dalam penggunaan anggaran keuangan tersebut tidak mematuhi perintah Undang – undang bahkan sebaliknya malah akan berdampak pada kerugian keuangan negara (baca: Korupsi).

1. Dugaan Rawan penyimpangan atau penyalahgunaan dan ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran keuangan tersebut terjadi pada pos – pos anggaran dan Laporan Keuangan : Sekretaris Daerah pada Pos Anggaran Bagian Perlengkapan, melalui pekerjaan pembangunan sistem Invetarisasi Aset Daerah senilai Rp. 500.000.000.00,- dimana pada pekerjaan tersebut diduga telah merugikan keuangan Negara senilai Rp. 15.000.000.00,- sekaligus dari hasil pekerjaan tersebut diduga tidak terdapatnya kelengkapan sistem baik dalam pembuatan peta SIMA (Sistem Inventarisir Aset Daerah )pengembangan kecamatan maupun perluasan aset daerah kabupaten Cirebon dan tidak dapat diketahuinya total aset dari setiap lokasi.

2. Sekretaris Daerah pada Pos Anggaran Pengamanan Hari Raya, disebutkan pada Posko Buka Puasa Pemudik Hari Raya Idul Fitri senilai Rp. 55.000.000.00,- yang dalam penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara sekaligus dalam penggunaannya tidak disertai alat bukti yang patut diduga rawan penyimpangan anggaran yang berdampak pada kerugian keuangan Negara.

3. Dinas Bina Marga, pada pekerjaan pelebaran dan peningkatan jalan di kabupaten Cirebon yang senilai Rp. 2.348.994.000,00,- kemudian dari hasil pekerjaan pelebaran dan peningkatan jalan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan telah terdapat kerusakan baik itu rusak seperti kulit buaya, berlubang dan amblesan. Sehingga dengan anggaran sebesar nominal tersebut di atas di duga rawan penyimpangan anggaran serta sekaligus penggelembungan anggaran (mark up) karena antara anggaran yang disediakan APBD dengan nominal kontrak lebih kecil serta out put yang di hasilkan jauh dari yang ditargetkan (in put).

4. Dinas Pertanian dan Perkebunan, dalam pos anggaran pengamanan harga senilai Rp.3.000.000.000.00,- yang terbagi kedalam 2 (Dua) anggaran antara lain; pengamanan harga gabah Rp.2.000.000.000.00,- serta pengamanan harga pupuk Rp.1.000.000.000.00,- yang dalam pertanggungjawaban penggunaan keuangan anggaran tidak sesuai dengan SK Bupati No. 520./Kep.82-Distanbun/2006 bagian Kedua No. 5 serta tidak disertainya alat bukti pertanggungjawaban penggunaan keuangan anggaran. Sehingga dalam penggunaan keuangan anggaran pada pos pengamanan harga patut diduga rawan penyimpangan sekaligus tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan, di temukan pada pengadaan Kapal Keruk senilai Rp. 4.300.000.000.00,- sebagai tujuan untuk mengurangi pendangkalan di 54 alur sungai di Kabupaten Cirebon yang rutin di operasikan setiap hari. Namun pengoperasian kapal keruk tersebut hanya di lakukan 1 (satu) kali di Pendangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gebang Mekar, sehingga dana yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat menjadi sia – sia (Inefisiensi) sehingga pihak – pihak yang berwenang harus dapat mempertanggungjawabkan keuangan anggaran yang telah terpakai. Kemudian sisa dari pembelian Kapal Keruk tersebut harus dikembalikan kepada Kas Daerah secara transparansi kepada masyarakat.

Unsur formil dan materil dari Uraian tersebut diatas sebagai bukti awal adanya dugaan peristiwa Tindak Pidana korupsi di Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diatur oleh Undang – undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari uraian diatas sebagai cerminan dari tidak optimalnya Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Tahun 2007 baik di Kota ataupun Kabupaten Cirebon dalam hal memprioritaskan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat bahkan sebaliknya penggunaan anggaran tersebut jauh dari prioritas yang diharapkan/direncanakan (out-put),

Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa Untuk Demokrasi (BASIS) menyatakan sikap dan menuntut :

1. Bongkar bangunan liar Pasar Mambo di Bantaran Sungai Sukalila

2. Pertanggungjawaban kinerja PanSus bongkar Muat Barang DisHub Kota Cirebon.

3. Penyimpangan anggaran dan ketidaksesuaian atau tidak disertainya alat bukti dalam setiap pelaksanaan kegiatan pada SKPD Kabupaten Cirebon yang berakibat pada kerugian keuangan negara agar di usut tuntas.

4. Aparat penegak Hukum untuk proaktif dalam setiap penanganan dugaan korupsi di Kota maupun di Kabupaten Cirebon.

5. Usut Tuntas segala bentuk korupsi di Kota maupun di Kabupaten Cirebon.

6. Tangkap dan adili para Koruptor.

7. Penuhi Hak-hak Sipil dan politik serta Ekonomi, Sosial dan budaya sebagai perwujudan dari nilai-nilai Hak asasi Manusia yang paling Fundamental.

Cirebon, 03 Januari 2008

BARISAN AKSI SOLIDARITAS MAHASIWA UNTUK DEMOKRASI

( B A S I S )